Sekjen Kominfo Bahas Urgensi Konektivitas Digital di HLS-ITU Council 2023
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba menghadiri High Level Segment of the International Telecommunication Union (HLS-ITU) Council 2023 di Jenewa, Swiss, Selasa (11/7). Pada kesempatan ini, Mira menekankan pentingnya akses konektivitas digital melalui tema 'Mewujudkan Konektivitas yang Universal dan Bermakna untuk Semua'.
Ia menyampaikan ketersediaan akses konektivitas digital yang merata, memadai, aman, serta mudah dijangkau seluruh masyarakat menjadi fondasi kemajuan dan kesejahteraan global yang didorong teknologi digital. Meski demikian, saat ini masih terdapat 2,7 miliar jiwa manusia di seluruh penjuru dunia yang masih belum terhubung melalui konektivitas digital.
Apabila situasi ini tidak disikapi dengan bijak maka kesenjangan digital atau digital divide akan terus meluas.
"Meskipun benar bahwa teknologi digital membuka berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan nilai tambah ekonomi, perlu dicatat bahwa disrupsi teknologi memiliki kecenderungan yang tidak netral, yakni menciptakan pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan," ujar Mira dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7/2023).
"Tanpa intervensi yang tepat, pesatnya kemajuan digital akan memperburuk kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam masyarakat," sambungnya.
Mewakili Plt. Menkominfo Mahfud MD, dalam Panel 1 HLS-ITU 2023, Mira juga mendorong negara-negara di dunia terus memperkuat kolaborasi melalui berbagai forum internasional. Menurutnya, hal ini tak hanya akan memperkecil jarak kesenjangan digital, melainkan juga akan membangun dunia yang semakin terhubung.
"Salah satunya adalah ITU, agensi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu-isu TIK," katanya.
Dalam HLS-ITU 2023, Indonesia menyuarakan arti penting nilai-nilai inklusivitas dan pemberdayaan dalam membangun konektivitas digital yang bermakna bagi semua orang. Indonesia juga menekankan peran ITU dalam memastikan konektivitas digital dapat dimanfaatkan secara produktif dan aman oleh masyarakat.
"Selain menyediakan konektivitas digital yang merata, membekali masyarakat dengan literasi dan keterampilan digital, serta menjaga ruang digital agar senantiasa aman juga produktif, Indonesia berpandangan bahwa dalam membangun konektivitas digital yang bermakna sekaligus universal, diperlukan pula tata kelola data yang adil dan transparan," papar Mira.
"Tidak hanya itu, Indonesia juga memandang bahwa ketersediaan kerangka kerja yang mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyelewengan teknologi digital adalah penting untuk dikembangkan di tingkat global," sambungnya.
Dalam panel itu, Mira pun menyampaikan berbagai upaya Pemerintah Indonesia bersama berbagai pihak, termasuk dengan sektor privat, akademisi, media, maupun komunitas, dalam mewujudkan konektivitas digital yang universal dan bermakna bagi masyarakat Indonesia.
Program-program tersebut, antara lain peluncuran Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1), pelatihan dan lokakarya digital bagi para pembuat kebijakan, hingga pemberdayaan UMKM agar mampu berdaya saing di era yang makin digital.
Sebagai informasi, HLS-ITU merupakan rangkaian Sidang Dewan ITU Tahun 2023 yang dihadiri oleh pejabat tinggi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dari negara-negara anggota ITU. Pertemuan itu berlangsung dari tanggal 11-22 Juli 2023 di Kantor Pusat ITU.
Kehadiran Indonesia dalam agenda itu merupakan bagian dari peran sebagai Dewan ITU Region E. Pada 3 Oktober 2022, Indonesia kembali terpilih dewan untuk kawasan Asia-Australasia selama masa bakti 2023-2026. Pemilihan itu berlangsung dalam Sidang ITU Plenipotentiary Conference ke-22 (ITU PP 22) di Bucharest, Rumania.
Dalam sidang ITU PP 22 tersebut, Indonesia memperoleh suara ke-3 terbanyak dalam pemilihan sebagai anggota Dewan ITU, atau sebanyak 157 suara dari total 180 suara sah, setelah Uni Emirat Arab dan India. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan ITU untuk periode 2023 s.d. 2026 melanjutkan tren yang telah berlangsung selama 4 dekade sejak tahun 1982.
Simak Video "Hakim Ceramahi Johnny G Plate: Pengadilan Bukan Alat Politik"
[Gambas:Video 20detik]
(ncm/ega)
